KHR LAW – Dalam praktik hukum acara perdata, tidak setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat langsung diperiksa sampai pada pokok sengketa. Pengadilan terlebih dahulu harus memastikan bahwa gugatan tersebut memenuhi persyaratan formil dan bahwa hak untuk mengajukan tuntutan memang…
KHR LAW – Membeli tanah merupakan transaksi hukum yang tidak boleh hanya dilihat dari ada atau tidaknya kuitansi pembayaran. Dalam praktik masyarakat, masih sering ditemukan transaksi tanah yang dilakukan secara sederhana: pembeli menyerahkan uang, penjual menandatangani kuitansi, kemudian tanah diserahkan…
KHR LAW – Rumah yang masih dalam masa kredit atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kerap menjadi sumber sengketa saat pasangan bercerai. Banyak yang bertanya-tanya: apakah rumah yang statusnya masih diagunkan ke bank dapat digugat sebagai harta bersama (gono-gini)? Secara substansi…
Foto saat sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi Dalam negara hukum, pembentukan undang-undang tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai produk politik mayoritas di lembaga legislatif. Undang-undang merupakan norma hukum yang harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, terutama konstitusi. Prinsip tersebut…
Cara Mengajukan Restorative Justice Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan hubungan sosial. Bagi masyarakat yang sedang menghadapi perkara pidana, pertanyaan yang sering muncul adalah: bagaimana…
Sistem peradilan pidana modern pada dasarnya dibangun untuk memberikan respons negara terhadap tindak pidana. Dalam konstruksi klasik, tindak pidana terutama dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum negara sehingga proses pidana cenderung berpusat pada hubungan antara negara dan pelaku. Korban sering kali…
KHR LAW – Selama puluhan tahun, hukum pidana kodifikasi di Indonesia yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht (WvS) menganut asas societas delinquere non potest, yang berarti badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Subjek hukum pidana tradisional…
KHR LAW – Di era digital saat ini, perselingkuhan tidak lagi hanya meninggalkan jejak berupa aroma parfum asing atau struk belanja misterius. Kini, keretakan rumah tangga hampir selalu menyisakan jejak digital (digital footprints). Mulai dari ruang obrolan WhatsApp (WA), pesan…
KHR LAW – Hubungan antara hukum dan moralitas merupakan salah satu perdebatan paling fundamental dan abadi dalam filsafat hukum. Apakah hukum harus selalu mencerminkan moralitas masyarakat agar dianggap sah? Ataukah hukum tetap mengikat secara legal formal meskipun bertentangan dengan nilai…
KHR LAW – Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia pasca-pemberlakuan omnibus law terus mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu klaster yang paling sering memicu perdebatan yuridismaupun sengketa praktis di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).…
Call us now: